Sjahrir: Diplomasi Sang Revolusioner*

“Dilahirkan sebagai salah satu tokoh yang memiliki trah Minangkabau, Sjahrir sempat memukau publik internasional dengan gaya politik bebas-aktifnya. Ia yang ketika muda menyatakan diri ‘lepas’ dari paham tradisinya tersebut, memilih jalan tengah atas ajaran Marx-Engels melalui paham sosialis-kerakyatan. Bersama Amir Sjarifuddin, ia menjadi perdana menteri pertama Indonesia dan memimpin parlemen selama tiga periode. Sepak terjangnya di masa revolusi senantiasa menuai pro dan kontra. Tidak lebih baik dari seniornya, Tan Malaka, Sjahrir wafat dengan statusnya sebagai tahanan. Pahamnya kemudian dihapus oleh penguasa. Namun, semangat dari para tokoh dan simpatisan masih selalu terjaga. Peristiwa Malari 1974 seolah menjadi halaman terakhir kehadiran paham sosialis ‘garapan’ Sjahrir di Indonesia – sewindu setelah kematiannya.”

Sjahrir kecil lebih banyak membuat kisah-hidup di Medan dibanding kota kelahirannya di Padang Panjang. Adalah suatu kewajaran karena ia – yang kelak menjadi satu dari tujuh tokoh revolusi ini – hanya menyaksikan secara samar-samar kehidupan di kota kelahirannya pada satu tahun pertama hidupnya saja. Hijrah ke kota Jambi mengikuti ayaknya yang merupakan seorang jaksa tinggi, Sjahrir akhirnya berlabuh ke Medan – membangun kenangannya sendiri. Di kota ini, ia menjadi salah satu pribumi yang beruntung mendapatkan fasilitas pendidikan formal sebagai kedok politik etis Belanda. Sjahrir berkesempatan mengenyam pendidikan di ELS dan MULO, sebelum akhirnya merantau ke Bandung dan melanjutkan sekolahnya di AMS (setingkat SMA, sekarang) pada tahun 1926.

Di Bandung, bibit perjuangan di diri Sjahrir mulai bertumbuh tatkala mendengar pidato dari Dr Tjipto Mangunkusumo di alun-alun kota. Ia kemudian membentuk ‘Jong Indonesie’, bergabung dalam klub sepakbola, mementaskan pertunjukan seni, serta mendirikan klub studi politik. Keluwesannya dalam bergaul menjadikan Sjahrir sebagai sosok yang dekat dengan siapa pun – bahkan sampai kepada noni-noni Belanda.

Dari Belanda hingga ke Banda

Tahun 1929, Sjahrir memantapkan diri dengan meninggalkan Indonesia (Hindia Belanda) menuju Negeri Kincir Angin. Ia melajutkan studi di Fakultas Hukum Universiteit van Amsterdam. Karirnya di kancah politik sedikit-banyak ditentukan di negeri ini. Pesona negeri Belanda membuat mobilitas Sjahrir semakin tinggi terhadap kegiatan-kegiatan di luar tembok kampus. Kegemarannya terhadap seni-budaya ketika semasa sekolah, berlanjut hingga ke Belanda. Ia sering mengunjungi tempat-tempat kesenian seperti Cinema Tuschinski dan gedung teater Stadsschowburg.

Bersama Muhammad Hatta, yang lebih tua tujuh tahun darinya, ia menggabungkan diri bersama Perhimpunan Indonesia. Namun, tidak butuh waktu lama bagi keduanya untuk bertahan di organisasi tersebut. Ketika beberapa tokoh komunis mulai ramai menebar pengaruh di Perhimpunan Indonesia, Sjahrir memutuskan keluar – sebagai buntut dari dikeluarkannya Hatta karena berseberangan paham dengan komunis. Selain itu, Sjahrir dan Hatta juga melibatkan diri dalam perkumpulan De Socialist – yang merupakan klub mahasiswa sosialis demokrat di Belanda.

Tindak tanduk Sjahrir di Belanda, terutama terkait aktivitas sosial-politiknya, berujung pada pemberian nama jalan di salah satu sudut kota ini. Namanya diabadikan sebagai nama salah satu jalan (Sjahrirstraat) di pinggiran kota Leiden – tempat ia meneruskan studinya di Leiden School of Indology.

Awal periode 1930’an, situasi politik di Hindia Belanda semakin tidak menentu. Hatta yang mendapatkan kabar bahwa Sukarno ditangkap oleh tentara kolonial, berpandangan bahwa semangat kaum pergerakan akan luntur apabila kondisi tersebut dibiarkan terus terjadi. Terlebih lagi dengan dibubarkan Partai Nasional Indonesia (PNI) bentukan Sukarno oleh tokoh-tokohnya sendiri. Alhasil, Hatta meminta Sjahrir untuk kembali ke Indonesia lebih dahulu – dengan harapan dapat ‘membangkitkan’ semangat kaum pergerakan. Sjahrir mengalah. Ia kembali ke tanah air menjelang akhir tahun 1931 dan segera bergabung dengan kawan-kawan lamanya yang sedang membentuk klub studi di Bandung dan Jakarta. Perkumpulan independen inilah yang kemudian memaklumkan dirinya sebagai Partai Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru atau PNI Pendidikan) pada kongres perdananya di Yogyakarta, tahun 1932. Di tahun yang sama, Sjahrir diangkat menjadi ketua partai pada kongres berikutnya menggantikan Sukemi. Hatta pun turut serta menggabungkan diri ke dalam partai ini sepulangnya ia dari Belanda.  Hanya berselang dua tahun setelah berdiri, pemerintah kolonial kemudian membubarkan PNI Baru dan menangkap tokoh-tokohnya. Termasuk di dalamnya, Sjahrir, yang kemudian bersama Hatta diasingkan ke ujung timur nusantara, Boven Digul, Papua. Dua tahun sesudahnya, ia kemudian dipindahkan ke pulau Banda, Maluku, karena kondisinya yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Di titik ini pihak Belanda mencoba untuk berpikir lebih manusiawi.

Waktu enam tahun berikutnya (1936-1942) dihabiskan Sjahrir dan juga Hatta di pengasingan pulau Banda. Di tempat ini ia merasa lebih hidup. Bermain dengan anak-anak menjadi agenda rutin yang kerap ia lakukan. Besama Hatta pula, ia mengajarkan anak-anak di pulau Banda bahasa Belanda dan Inggris. Dan di pulau ‘terasingkan’ ini pula Sjahrir dipertemukan dengan Des Alwi – yang kelak menjadi anak angkatnya.

The Silent Coup

Lewat sebuah radio gelombang pendek pemberian seorang Cina, Sjahrir mendengar kabar mengenai peristiwa Pearl Harbour. Kala itu ia masih berada di pulau Banda, menjalani masa-masa ‘tenangnya’ sebagai tokoh terasingkan. Tidak lama berselang, dini hari awal tahun 1942, Sjahrir dan Hatta diangkut oleh sebuah pesawat ‘berbendera’ Amerika Serikat, Air Catalina, menuju pulau Jawa. Saat itu Jepang telah menginjakkan kakinya di Hindia Belanda. Kedua konco tersebut kemudian dibawa ke kompleks Polisi di Sukabumi – diasingkan dengan penjagaan ketat.

Kembalinya Sjahrir ke tanah jawa, menjadi babak baru dalam fasa perjuangan kemerdekaan dalam lini masa kehidupannya. Setelah penyerahan kekuasaan dari kolonial Belanda kepada Jepang, Sjahrir dan juga Hatta dibebaskan dari pengasingan di Sukabumi – pun keduanya memilih tetap bertahan. Pada masa inilah Sjahrir ,yang sangat anti-Jepang bertemu dengan banyak kawan lamanya di berbagai daerah, menghimpun pergerakan bawah tanah untuk meneruskan perjuangan menuju Indonesia merdeka. Sementara Sjahrir bergerilya, Hatta mengambil peran dengan jalan berdiplomasi dengan pihak Jepang. Sekembalinya Sukarno dari pembuangan di Sumatera, bertiga (Sukarno, Hatta, Sjahrir) mereka menyusun strategi untuk mendepak Jepang dari bumi pertiwi dan menyatakan kemerdekaan.

Tanggal 14 Agustus 1945, melalui siaran radio BBC, Sjahrir mengerahui bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Segera ia menemui Sukarno, mendesak untuk mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sukarno menolak – memilih untuk menunggu pernyataan resmi dari Jepang. Sjahrir kecewa. Ia tidak ingin kemerdekaan diperoleh dengan cara pemberian dari penjajah. Kemerdekaan mesti didapatkan dengan jalan perlawanan.

Sehari berselang, terjadi gejolak di Jakarta. Pemuda Menteng 31 (Chaerul Saleh, Soekarni, dll) memutuskan untuk ‘menculik’ Sukarno. Hal ini dikarenakan berita dari Sjahrir yang menyatakan bahwa Sukarno belum lagi mau mengumumkan proklamasi kemerdekaan. Sementara di Cirebon, sebagai akibat ketidaktersampaian informasi telah menyebabkan diumumkannya proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan versinya tersendiri. Dini hari, keesokan harinya, Sukarno dan Hatta diculik oleh sekelompok pemuda. Peristiwa ini diketahui oleh Laksamana Tadashi Maeda – pemimpin Kantor Penghubung Angkatan Laut Jepang – yang menjadi salah satu tokoh dalam perundingan Sukarno-Hatta dan pihak Jepang untuk persiapan kemerdekaan. Maeda mengirim utusan ke Rengasdengklok, tempat Sukarno-Hatta ‘diculik’, untuk menjemput kedua tokoh tersebut. Setelahnya, terjadi rapat pembahasan di rumah Maeda, membicarakan perihal persiapan pengumuman kemerdekaan Indonesia. Sjahrir menolak untuk hadir. Pagi hari, 17 Agustus 1945, Sukarno dengan didampingi Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sjahrir tidak hadir . Sama halnya dengan kisah Tan Malaka, yang bahkan tidak tahu telah dibacakannya naskah prokalamasi tersebut, hari itu.

Hanya beberapa hari setelah peristiwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat – yang tujuan awalnya adalah sebagai ‘pembantu’ presiden. Ketidakpuasan anggota atas peran dan posisi komite ini membuat Sjahrir ‘unjuk-gigi’. Ia yang diawal menyatakan penolakan untuk bergabung dengan komite ini, luluh setelah dibujuk. Melalui ‘jalan aklamasi’, Sjahrir diangkat sebagai ketua KNIP pada 16 Oktober 1945. Silang pendapat bermunculan selama proses pembahasan di internal komite. Puncaknya adalah ketika pemerintah akhirnya menerbitkan Maklumat Nomor X yang menyatakan berakhirnya statur luar biasa presiden. Maklumat yang ditandatangani oleh Hatta ini menjadikan Komite Nasional (bukan lagi KNIP) sebagai pemegang kekuasaan legislatif: membuat undang-undang dan garis besar haluan negara. Maklumat ini pula yang di kemudian hari memberi kesempatan aktualisasi partai-partai politik di Indonesia.

Oleh Komite Nasional, Sjahrir diangkat sebagai formatur kabinet baru pada 11 November 1945. Tiga hari kemudian, pada 14 November 1945, Sjahrir dinobatkan sebagai perdana menteri pertama Indonesia, merangkap sebagai menteri dalam dan luar negeri. Saat itu usiannya 36 tahun. Sjahrir menjadikan salah satu perdana menteri termuda yang pernah ada dalam catatan sejarah dunia. Peristiwa ini (Maklumat Nomor X hingga pengangkatan Sjahrir menjadi perdana menteri) pada kisah selanjutkan menjadi perdebatan di berbagai pihak. Ada yang pro dan juga kontra. Kelompok yang berseberangan dengan Sjahrir menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan kudeta halus yang telah direkayasa, the silent coup.

Jalan Berliku Diplomasi

Sjahrir memilih jalur diplomasi untuk membuka mata dunia bahwa Indonesia merupakan negara yang layak mendapatkan kemerdekaannya. Kebijakan yang dilancarkan oleh pria kelahiran Padang Panjang, 5 Maret 1909 ini tidak seutuhnya mendapat tanggapan positif. Engku, panggilan hormat yang diberikan Sjahrir pada Tan, menjadi salah satu dari mereka yang menilai bahwa tindakan Sjahrir terkesan ‘menjual’ harga diri bangsa. Sjahrir tetap mantap dengan keputusannya. Diplomasi yang ia lakukan dinilai tidak sia-sia. Di masa akhir kepemimpinannya, satu kaki Indonesia telah menapak untuk diakui kemerdekaannya oleh dunia internasional. Inilah buah dari lika liku diplomasi yang ia perjuangkan.

Mengawali politik luar negerinya yang ‘terbuka’, perdana menteri Sjahrir melakukan pengiriman beras dari Jawa ke India, yang saat itu tengah terancam kelaparan akibat gagal panen. Kebijakan yang beberapa hari kemudian diberitakan oleh Free Press ini, sempat menuai protes berbagai pihak. Namun, upaya ini merupakan salah satu bentuk strategi Sjahrir untuk menarik simpati dunia luar – dengan cara menjalin hubungan pertemanan. Bahkan, hanya berselang beberapa hari setelah menjabat sebagai perdana menteri, Sjahrir membuat perjanjian dengan pihak sekutu untuk membebaskan para tawanan perang. Belanda sebagai aktor yang hendak kembali menduduki kedaulatan Indonesia, menjadi pihak yang paling risih dengan kondisi tersebut. Dalam hal ini, Sjahrir berhasil membuat gejolak di pihak lawan (Belanda).

Pertengahan November 1946, di kaki Gunung Ciremai, Sjahrir memimpin diplomasi perdananya dengan pihak Belanda. Perundingan yang kelak dikenal sebagai Perjanjian Linggarjati itu, sekalipun dianggap sebagai simbol ‘menjual negara’, menjadi langkah awal Indonesia untuk menegaskan kemerdekaannya di mata internasional (hingga berakhir di tahun 1950). Perundingan yang berlangsung di kawasan Linggarjati (Kuningan, Jawa Barat) ini hanya mengakui sebagian kecil wilayah Indonesia (dengan bentuk negara Republik Indonesia Serikat). Sjahrir yang pada prinsipnya tidak puas dengan hasil ini menegaskan satu pasal tambahan yang di kemudian hari menjadi senjata diplomasinya memperjuangkan kedaulatan Indonesia. Pada 14 Agustus 1947, Sjahrir memimpin delegasi Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB – dimana ia mengangkat poin penting dari pasal yang ditambahkannya pada Perjanjan Linggarjati. Pidato Sjahrir dalam sidang yang berlangsung di Lake Succes, Amerika Serikat ini telah membuka mata Internasional terhadap perjuangan Indonesia. Dan Sjahrir memulainya dari sebuah jalan berliku bernama diplomasi.

Swiss 1966

Ritme kehidupan Sjahrir pasca lengser dari jabatan perdana menteri terasa lirih. Sjahrir yang masih bergiat di Partai Sosialis Indonesia (PSI), tidak mampu menggenjot elektabilitas partainya menjelang pemilihan umum 1955. Basis PSI yang merupakan partai kader dinilai sebagai salah satu batu sandungan. PSI tidak siap bertarung sebagai partai politi        k yang mengandalkan kekuatan sosok dan massa. Dalam hal ini, boleh jadi Sjahrir dinilai ‘gagal’. Akan tetapi, praktik yang ia terapkan dalam sistem peng-kader-an anggota partai, masih mampu mengokohkan semangat perjuangan terhadap tokoh-tokohnya. Pada akhirnya, PSI hanya mampu menduduki posisi kedelapan pada pemilihan umum perdana yang diikuti ini. Sjahrir tidak kecewa, namun ia tetap menaruh harap pada kelanjutan perjuangan bangsa.

Tahun 1960, presiden Sukarno membubarkan PSI. Pasal ditetapkannya keputusan tersebut oleh presiden, berawal dari insiden pemberontakan di Sumatera. Pemberontakan yang dikenal dengan nama Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI/Permesta) ini disinyalir melibatkan tokoh-tokoh dari PSI. Pun penyelidikan yang dilakukan oleh pemerintahan tidak dapat membuktikan dugaan tersebut, Sukarno reaktif mengambil sikap. Bersama Masyumi, PSI dibubarkan dan para tokohnya ditangkap. Sjahrir ditahan dua tahun kemudian. Ia mendekam di rumah tahanan Detasemen Polisi Militer Madiun, sebelum akhirnya dirujuk ke Swiss untuk berobat karena sakit.

Sjahrir dibawa berobat ke Swiss atas permintaan istrinya, Siti Wahjunah Saleh (Poppy). Wanita yang ia kenal lewat sahabatnya Soedjatmoko (yang merupakan adik Poppy) inilah yang setia menemani Sjahrir hingga tutup usia. Tidak mudah bagi Sjahrir menghadapi masa-masa kritis kesehatannya di Swiss. Penyakit stroke yang ia alami membuat komunikasinya makin terbatas. Air mata yang sering keluar mana kala kedua anaknya Siti Rabyah Parvati Sjahrir (Upik) dan Kriya Arsyah Sjahrir (Buyung) mengajak bicara, seolah menjadi saksi bisu persahabatan ayah-anak tersebut. Sjahrir akhirnya meninggal pada 9 April 1966 dengan disaksikan oleh kedua anak dan istrinya.

Sjahrir telah tiada. Namun, semangat perjuangannya tetap melekat dalam diri para kader partai sosialis yang ia bangun. Pun ketika PSI dibubarkan, paham sosialis yang digagas Sjahrir tetap mengalir lewat pemikir-pemikir ulung pada periode perjuangan berikutnya.  [BOW]

*Tulisan ini merupakan ringkasan yang bersumber dari Seri Buku TEMPO: Bapak Bangsa. Tidak ditujukan untuk kepentingan komersil ataupun hal-hal kontroversial lainnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s