[Catatan] PPATK

– Resume –

Kuliah Umum

Peran PPATK dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana

Oleh Muhammad Yusuf[1]

Kondisi masyarakat Indonesia saat ini sering kali memperlihatkan fenomena terjadinya kesenjangan sosial di berbagai lini kehidupan. Sebut saja potret buram kemiskinan yang sering kali diekspos oleh media. Kemudian beberapa cuplikan mengenai realita pendidikan masyarakat pinggiran yang juga tak luput dari perhatian publik. Sebagai bentuk ironi, muncul pula fenomena-fenomena seperti tren menggunakan mobil mewah ataupun rumah di kawasan elit. Kemudian pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kondisi seperti ini bisa terjadi di Indonesia? Akan menjadi penjelasan yang sangat panjang untuk menjawab pertanyaan tersebut. Akan tetapi, salah satu hal yang menjadi sorotan dan hendak dibahas adalah mengenai praktik korupsi di Indonesia. Praktik “haram” ini disinyalir menjadi salah satu pemicu terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat.

Ada tiga persepsi yang umum muncul di masyarakat terkait tindak pidana korupsi. Persepsi tersebut antara lain : korupsi sebagai kebiasaan, korupsi sebagai wujud mismanagement, dan korupsi sebagai kejahatan. Korupsi terjadi bilamana terdapat unsur – unsur berikut, yaitu : niat untuk melakukan, kemampuan untuk melakukan, peluang/kesempatan, dan target yang tepat. Seorang pelaku kejahatan (katakan lah koruptor) yang profesional akan melakukan kejahatan apabila pay off > cost. Catatan ini menjadi motivasi dalam melakukan tindak kejahatan.

Berbagai upaya telah dilakukan banyak pihak untuk mengungkap tindak pidana korupsi. Beberapa kendala yang sering kali muncul dalam upaya pengungkapan tindak pidana ini antara lain :

  1. Kejahatan yang terorganisir
  2. Pelaku intelektual sering kali tidak terlibat langsung dalam aksi kejahatan
  3. Rantai kejahatan yang panjang dapat mengakibatkan putusnya rantai bukti
  4. Locus delicti bersifat lintas batas negara
  5. Alat kejahatan semakin canggih
  6. Hukum sering kali tertinggal dari kejahatan

Praktik Pencucian Uang

Pencucian uang didefinisikan sebagai upaya untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana sehingga harta kekayaan tersebut seolah – olah berasal dari aktivitas yang sah. Proses pencucian yang dapat di kelompokan ke dalam tiga hal, yaitu :

  1. Placement, merupakan upaya menempatkan uang yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan ke dalam sistem keuangan. Sistem yang digunakan dapat berupa simpanan bank atau melalui proses pembelian sejumlah instrumen keuangan (cek).
  2. Layering, merupakan upaya untuk memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi keuangan yang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan (audit trail) asal usul dana yang diperoleh.
  3. Integration, merupakan upaya untuk menetapkan  suatu landasan sebagai suatu ‘legitimate explanation; bagi hasil kejahatan. Artinya, dana yang telah tampak sah dikembalikan kepada pemiliknya sehingga dapat dipergunakan dengan aman

Peran PPATK

Di dalam UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No.25 Tahun 2003 (UU TPPU) secara tegas menyatakan bahwa perbuatan pencucian uang merupakan suatu tindak pidana. Kemudian, UU ini mengamanatkan adanya lembaga sentral dalam eksekusi / implementasi aturan ini yang dinamakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Secara aturan, badan ini ditugaskan untuk mengumpulkan, menyimpan, menghimpun, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh dari penyedia jasa keuangan ; membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan ; memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi lain yang berwenang mengenai informai yang diperoleh sesuai ketentuan UU TPPU ; memberikan rekomendasi kepada Pemerintah sehubungan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ; melaporkan hasil analisis terhadap transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolian untuk kepentingan penyidikan dan Kejaksaan untuk kepentingan penuntutan dan pengawasan ; membuat dan menyampaikan laporan mengenai analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala kepada Presiden, DPR dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan bagi Penyedian Jasa Keuangan (PJK)

Adapun wewenang dari PPATK, antara lain : meminta dan menerima laporan dari PJK ; meminta informasi mengenai perkembangan, penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum. Di dalam rangka mendeteksi tindak pidana pencucian uang, PPATK menerima laprang berupa :

  1. Laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan oleh penyedian jasa keuangan (pasal 1 angka 6 dan pasal 13 UU TPPU),
  2. Laporan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan tentang transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam julam kumulatif Rp 500 juta atau lebih (pasal 13 UU TPPU),
  3. Laporan yang disampaikan oleh Direktorat Jendral Bea Cukai mengenai pembawaan uang tunai rupiah ke dalam atau ke luar wilayah negara Republik Indonesia sejumlah Rp 100 juta atau lebih (pasal 16).

Sementara itu, di dalam Pasal 40 UU No.8 Tahun 2010 PP TPPU, dijelaskan mengenai fungsi dari PPATK. Adapun fungsi dari lembagai ini antara lain :

  1. Pencegahan dan pemberantasan TPPU
  2. Pengolahan data dan infomasi yang diperoleh PPATK
  3. Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor
  4. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi TPPU dan/atau TP lainnya.

[1]Muhammad Yusuf adalah Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Materi ini disampaikan dalam Kuliah Umum SG – 4078 Studium Generale pada tanggal 31 Oktober 2012 di Aula Barat – ITB.

Hari Triwibowo (2012)

— dengan perubahan seperlunya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s